rss_feed

Desa Mojowarno

RT. 04 RW. 02 Dukuh Mojo
Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 59252

mail_outline pemdesmojowarno@gmail.com

  • KUNDOLI

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUMADI

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUCIATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • DEWI SUPRASTININGRUM

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SITI ARFIANA WATI

    Kepala Seksi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • FAHRURROHIM

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Hadir di Kantor Desa
  • AMALIA NUR HIDAYATI

    Kepala Dusun Cering

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUMARDI

    Kepala Dusun Mojo

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUTRISNO

    Kepala Dusun Samben

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

BREAKING News >>; Bagi warga yang menginginkan Vaksinasi Dosis ketiga,silahkan mengunjungi Puskesmas Kaliori, untuk informasi lebih lanjuit. Tetap Jaga kesehatan, Pakai Masker, Jaga Jarak, Hindari Kerumunan, Rajin cuci tangan dengan sabun.
fingerprint
NIK Sekarang Resmi Jadi NPWP, Permudah Layanan Pajak

20 Jul 2022 22:13:52 20 Kali

MojowarnoNEWS ; Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi masyarakat sudah bisa mengakses situs DJP menggunakan NIK.

Penerapan ini langsung dicobakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Perayaan Hari Pajak 2022, Selasa (19/07/2022),  .

"Saya sudah mencobanya sendiri kemarin saat peresmian implementasi NIK sebagai NPWP dalam rangkaian acara Peringatan Hari Pajak ke-77. Selain bertujuan menyederhanakan perpajakan, penggantian NIK sebagai NPWP ini juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid II," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi miliknya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan upaya ini dapat memudahkan masyarakat ke depannya. Dalam berbagai aktivitas, masyarakat tidak perlu mengingat dua nomor lagi, namun cukup satu.

"Tujuannya untuk memudahkan, kadang suka lupa nomer NPWP, tapi tak lupa NIK. Mudah-mudahan NIK sebagai NPWP awal dari langkah sinergikan data dan informasi yang terkumpul di pihak lain yang punya sistem administrasi serupa," paparnya.

Implementasi NIK menjadi NPWP ini mulai berlaku tanggal 14 Juli 2022, sesuai dengan PMK nomor 112/PMK.03/2022 format NIK menjadi NPWP.

Untuk NPWP format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, karena belum seluruh layananan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru.

Mulai 1 januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan format baru.

Hingga saat ini baru 19 juta saja NIK yang sudah terintegrasi dan dapat digunakan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Baru 19 juta NIK yang kami dapat lakukan pemadanan dengan Direktorat Jenderal Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil) dan masih banyak yang harus kami lakukan untuk pemadanan," Ungkap Suryo.

Penggunaan NIK sekaligus sebagai NPWP, bertujuan untuk memperluas basis perpajakan. Dan juga mendorong reformasi terbentuknya system perpajakan berbasis digital. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan perpajakan secara daring kapan saja dan dimana saja.

Dengan system yan baru nantinya dapat memudahkan semua stakeholder baik pemerintah, swasta, pelaku industry dan juga lembaga lainnya dalam hal penelusuran perpajakan individu.[]

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Peta Desa

account_circle Aparatur Desa

assessment Statistik Desa

map Wilayah Desa

Alamat : RT. 04 RW. 02 Dukuh Mojo
Desa : Mojowarno
Kecamatan : Kaliori
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59252
Telepon : 0
Email : pemdesmojowarno@gmail.com

message Komentar Terkini

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:432
Kemarin:738
Total Pengunjung:903.197
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:192.168.36.253
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,178,106,814 | Rp. 1,923,398,117
61.25 %
BELANJA
Rp. 967,335,784 | Rp. 1,767,516,117
54.73 %
PEMBIAYAAN
Rp. 101,615,000 | Rp. 96,691,883
105.09 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 50,000,000 | Rp. 50,000,000
100 %
Dana Desa
Rp. 697,180,000 | Rp. 1,025,375,000
67.99 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 31,751,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 198,128,498 | Rp. 398,467,000
49.72 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 200,000,000 | Rp. 205,000,000
97.56 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 100,000,000
0 %
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 6,267,000 | Rp. 6,267,000
100 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 26,531,316 | Rp. 106,538,117
24.9 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 180,419,134 | Rp. 463,047,617
38.96 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 409,840,650 | Rp. 506,368,500
80.94 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 39,330,000 | Rp. 81,100,000
48.5 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 84,820,000 | Rp. 221,600,000
38.28 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 252,926,000 | Rp. 495,400,000
51.05 %