rss_feed

Desa Mojowarno

RT. 04 RW. 02 Dukuh Mojo
Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 59252

mail_outline pemdesmojowarno@gmail.com

  • KUNDOLI

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUMADI

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUCIATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • DEWI SUPRASTININGRUM

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SITI ARFIANA WATI

    Kepala Seksi Pelayanan

    Hadir di Kantor Desa
  • FAHRURROHIM

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • AMALIA NUR HIDAYATI

    Kepala Dusun Cering

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUMARDI

    Kepala Dusun Mojo

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUTRISNO

    Kepala Dusun Samben

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

BREAKING News >>; Bagi warga yang menginginkan Vaksinasi Dosis ketiga,silahkan mengunjungi Puskesmas Kaliori, untuk informasi lebih lanjuit. Tetap Jaga kesehatan, Pakai Masker, Jaga Jarak, Hindari Kerumunan, Rajin cuci tangan dengan sabun.
fingerprint
Aturan Baru Pencatatan Nama Anak, Tidak Boleh Disingkat Dan Lebih Dari 60 Huruf

25 Mei 2022 10:36:07 33 Kali

MojowarnoNEWS, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan baru terkait pencatatan nama dalam dokumen kependudukan masyarakat. Peraturan tersebut di tetapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada tanggal 21 April 2022.

Terdapat beberapa larangan terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan, antara lain:

Pertama, penulisan nama pada dokumen kependudukan tidak boleh melebihi 60 huruf.

Melihat salinan lembaran Permendagri Nomor 73 tahun 2022 disebutkan, aturan ini tercantum pada pasal 4 ayat (2) pada poin b yang berbunyi, "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling baak 60 huruf termasuk spasi".

Kedua, jumlah kata pada pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata. Contoh, Ahmad Saevul, Nagita Wulandari. Sedangkan yang tidak boleh, nama A saja, atau Nur saja. Karen akan memberikan dampak pada penulisan nama di Paspor seseorang tersebut, misalnya.   

Ketiga, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Misal, nama Rosi tikung sana sini, Au ah gelap. Tidak diperkenankan, karena dapat menimbulkan multi tafsir.

Yang dimaksud dokumen kependudukan dalam Permendagri Nomor 73 ini, adalah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, KTP El, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil lainnya yang dikeluarkan oleh Dindukcapil setempat.

Nama tidak boleh disingkat

Dalam aturan ini juga di sebutkan larangan menyingkat nama dalam dokumen kependudukan, salah satunya dalam pencatatan nama pada KTP el.

Aturan ini tercantum jelas dalam pasal 5 ayat (3), yakni tata cara pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, kecuali tidakk diartikan lain. Contoh A. Hikam, atau AS. Harani ini yang tidak boleh, dikhawatirkan dapat menimbulkan multi tafsir.

Tidak diperkenankan juga menggunakan angka dan tanda baca. Seperti, Valentino46 atau Suja’i.

Juga gelar pendidikan dan keagamaan, tidak diperkenankan dicantumkan di akta pencatatan sipil.

Aturan baru ini, tidak berlaku surut. Artinya pencatatan dokumen kependudukan yang telah lama dilaksanakan sebelumnya, tetap bisa berlaku.

Maksudnya, bagi nama penduduk yang sudah tercatat pada data kependudukan yang sebelum diundangkannya Pemendagri Nomor 73 Tahun 2022, maka dokumen yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Dirjen Zudan Arif menjelaskan, bahwa setiap penduduk memiliki identitas diri dan negara harus memberikan pelindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan. 

Selain itu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. 

Tujuan aturan ini dibuat untuk sebagai pedoman pencatatan nama, pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan, meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan. "Sekalgus memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan," urai Zudan.[]

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Peta Desa

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,095,133,231 | Rp. 1,823,398,117
60.06 %
BELANJA
Rp. 667,604,216 | Rp. 1,664,907,617
40.1 %
PEMBIAYAAN
Rp. 106,531,316 | Rp. 4,916,316
2166.89 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 697,180,000 | Rp. 1,025,375,000
67.99 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 31,751,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 165,154,915 | Rp. 398,467,000
41.45 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 200,000,000 | Rp. 205,000,000
97.56 %
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 6,267,000 | Rp. 6,267,000
100 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 26,531,316 | Rp. 106,538,117
24.9 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 136,630,516 | Rp. 463,047,617
29.51 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 312,247,700 | Rp. 403,760,000
77.33 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 81,100,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 221,600,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 218,726,000 | Rp. 495,400,000
44.15 %