MojowarnoNEWS; - Musyawarah Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 telah mengalami beberapa kali perubahan, hal ini seiring dengan adanya bencana non alam yang disebabkan karena pandemic covid-19 yang melanda negara kita dan juga belahan dunia lain.
Guna menyesuaikan kebutuhan anggaran dan tanggap covid-19, pemerintah desa dituntut untuk hadir dalam turut serta penanganan covid-19. Baik dari sisi pencegahan, penanganan, hingga penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerintah Desa menganggarkan untuk mengurangi laju inflasi yang disebabkan lambatnya perekonomian yang terjadi di masyarakat. Agar geliat ekonomi masyarakat tidak stagnan, dan daya beli dapat merangkak naik, langkah seperti ini perlu untuk di ambil.
Musyawarah ke-Tiga kali ini, membahas tentang ketersediaan anggaran APBDes untuk jaring pengaman sosial BLT Dana Desa. Jika anggaran masih memungkinkan, maka BLT DD bulan ke Oktober- Desember dapat terus dilaksanakan.
Namun sebaliknya, jika ketersediaan anggaran tidak memungkinkan untuk dibagikan kepada 138 KPM yang ada. Maka, pelaksanaan BLT DD bulan 7-9 tersebut, urung dilaksanakan. Karena melihat minimnya anggaran yang tersedia.
“Ketersediaan anggaran di APBDes Desa Mojowarno sekitar Rp. 7.000.000,-,. Jika ini dialokasikan untuk BLT DD jelas tidak mencukupi. KPM di Desa Mojowarno sendiri ada 138 x Rp. 900.000,- untuk 3 bulan. Setidaknya harus tersedia angagran sekitar RP. 124.200.000,-. Dan jelas ini tidak memungkinkan.” Jelas Kundoli, Kepala Desa Mojowarno dalam sambutannya.
Acara yang yang dilaksanakn pada Rabu, (25/11/2020), mengambil tempat di Pendopo Balaidesa Mojowarno. Dengan dihadiri Ketua BPD, Plt. Camat kaliori, Suyanto, MM., dan juga jajaran Forkopimcam, beserta lembaga, RT-RW, dan Perwakilan berbagai elemen kelembagaan di Desa Mojowarno.
Dalam sambutannya, Plt. Camat Kaliori, Suyanto, MM. menyebutkan, bahwa dalam musyawah desa ketiga ini sangat, Pemerintah Desa Mojowarno dalam dilema. Karena jika tidak dilaksanakan Musdes ini, akan timbul banyak pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana keberlanjutan BLT DD bulan 7-9, apa diteruskan atau tidak?. Jika tidak mengapa dan jika ia kapan? Kenapa sampai hari ini hari-hari terakhir dari bulan November kok belum dilaksanakan.
“Dengan adanya Musdes seperti ini, dengan menghadirkan lintas lembaga yanga da di Desa, Pemerintah Desa sudah melakukan hal yang benar. Karena dapat memberikan penjelasan dengan jelas tentang BLT DD bulan ke 7-9 dan bagaimana kondisi keuangan desa sampai bulan November ini. Sehingga informasi ini nantinya dapat diteruskan kepada masyarakat dan bisa menjelaskan bagaimana keberlanjutan BLT DD-nya dengan jelas.” Tukas Suyanto, MM. Plt. Camat Kaliori dalam sesi dialog.[]